DPR Tunda Revisi KUHAP: Jalan Berliku Menuju Pembaharuan Hukum.

Beritajitu.net Assalamualaikum semoga kita selalu berbuat baik. Pada Detik Ini mari kita eksplorasi News, Indonesia yang sedang viral. Informasi Praktis Mengenai News, Indonesia DPR Tunda Revisi KUHAP Jalan Berliku Menuju Pembaharuan Hukum Pastikan Anda membaca hingga bagian penutup.

1.1. Jakarta, [Tanggal Hari Ini]

Jakarta, [Tanggal Hari Ini] – Komisi III DPR RI memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, pada Kamis, 17 April 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penundaan ini didasari oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan waktu dan perlunya penyerapan aspirasi yang lebih luas dari masyarakat. Habiburokhman menjelaskan bahwa idealnya, pembahasan undang-undang diselesaikan dalam dua masa sidang. Namun, dengan kompleksitas revisi KUHAP, dikhawatirkan waktu tersebut tidak mencukupi.

“Kami mendapat masukan dari rekan-rekan semua agar lebih memperbanyak penyerapan lagi aspirasi dari masyarakat. Dan ini makanya 1 bulan ke depan kami membuka diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat terkait KUHAP,” ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, pada Selasa, 25 Maret 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dalam pidato penutupan Sidang Paripurna bahwa DPR telah menerima Surat Presiden (Supres) terkait penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan revisi KUHAP. Surat dengan nomor R-19/pres/03/2025 tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Puan Maharani menambahkan bahwa pembahasan revisi KUHAP kemungkinan besar akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan terpenuhi dan pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif.

Pemerintah dan DPR RI sebenarnya menargetkan penyelesaian revisi KUHAP pada tahun 2025, agar selaras dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada Januari 2026. Namun, dengan adanya penundaan ini, jadwal tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan.

Komisi III DPR RI akan memanfaatkan waktu reses untuk menjaring masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait revisi KUHAP. Diharapkan, dengan penyerapan aspirasi yang lebih luas, KUHAP yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting terkait penundaan pembahasan revisi KUHAP:

Alasan Penundaan	Tindak Lanjut
Keterbatasan waktu pembahasan	Pembahasan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya
Perlunya penyerapan aspirasi masyarakat yang lebih luas	Komisi III DPR RI membuka diri terhadap masukan dari masyarakat selama 1 bulan ke depan

Penundaan ini diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi DPR dan pemerintah untuk menghasilkan KUHAP yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.